KARAWANG, RakyatBersuara.my.id - Aktivitas pengerukan dan penggalian ilegal di bantaran Sungai Citarum, Dusun Ciselang, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kotabaru kembali beroperasi. Para pelaku nekat menerobos segel resmi Satpol PP Kabupaten Karawang dan mengabaikan ketiadaan izin dari PJT II selaku pemilik aset sah lahan tersebut.
Kepala Desa Cikampek Utara, H. Umar, menyatakan penolakan keras terhadap aktivitas komersial ilegal tersebut. Dirinya menegaskan bahwa pihak pemerintah desa (Pemdes) sama sekali tidak terlibat dan tidak pernah memberikan rekomendasi apa pun.
"Saya menolak keras penggalian tanah bantaran itu karena tidak sesuai SOP," tegas H. Umar saat dihubungi awak media, Senin (21/9/2026).
Sebagai langkah konkret, Pemdes Cikampek Utara kini bergerak cepat memblokir ruang gerak para oknum dengan mengirimkan surat tuntutan penghentian ke berbagai instansi penegak hukum.
"Kami layangkan surat penolakan secara resmi ke Kecamatan Kotabaru, PJT II, dan Satpol PP Karawang. Pemerintah Desa Cikampek Utara tidak terlibat soal pengerukan dan penggalian lahan PJT II tersebut," ungkap Umar meluruskan rumor yang beredar.
Kondisi di lapangan saat ini sangat memprihatinkan. Area pembatas aliran sungai sudah dikeruk hingga hampir rata dengan bibir air.
Seorang warga Dusun Citarum yang enggan disebutkan namanya membongkar modus klasik yang dipakai para pelaku untuk mengelabui publik.
Para pelaku mengklaim penggalian komersial ini merupakan proyek swadaya pembuatan jalan alternatif yang menghubungkan Desa Cikampek Utara ke Desa Dawuan Timur demi kepentingan masyarakat.
"Ini pembodohan. Warga sengaja dijadikan tameng oleh oknum tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan pribadi dan golongannya saja," cetus warga tersebut dengan nada geram.
Menurutnya, alasan tersebut sepenuhnya manipulasi. "Faktanya, jalan lintas alternatif ke Desa Dawuan Timur itu sudah ada di bantaran sebelah sungai Citarum dan sudah aktif dilalui kendaraan. Jadi alasan itu hanya akal-akalan mereka saja." ujarnya.
Warga kini dilingkupi rasa waswas yang mendalam. Pasalnya, hilangnya benteng alam bantaran sungai ini berpotensi langsung memicu bencana hidrometeorologi parah bagi pemukiman sekitar saat debit air naik.
"Di kala musim hujan tiba, ini akan berdampak buruk pada kami. Air sungai pasti akan melimpas langsung ke pemukiman warga karena bantarannya sudah habis dikeruk. Ini jelas akan mengakibatkan banjir besar," keluhnya.
Kejahatan lingkungan yang dilakukan secara kasat mata dan terang-terangan ini memicu desakan gelombang protes yang kuat.
Warga menuntut Pemerintah Kabupaten Karawang, aparat penegak hukum (APH), dan pihak PJT II segera turun tangan melakukan tindakan pidana nyata, bukan sekadar sanksi administratif selembar kertas.
"Ini jelas-jelas pelanggaran hukum kasat mata. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Sekarang tinggal bagaimana ketegasan pemangku kebijakan, berani tidak bertindak sesuai undang-undang yang berlaku untuk menyeret mafia tanah ini?" pungkas warga menantang keberanian aparat di lapangan. (Red)

