Purwakarta, RakyatBersuara.my.id- Warga Dusun Mulyasari RT 04, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, bersama Tim Pembela Muslim (TPM), secara tegas menyatakan tetap menolak rencana pembangunan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di wilayah mereka.
Kuasa Hukum warga sekaligus anggota TPM, H. Elyasa Budiyanto, S.H., M.H., menyatakan bahwa penolakan tersebut didasarkan pada hasil musyawarah resmi yang digelar pada 3 Mei 2026. Rapat yang dihadiri oleh Sekdes Cikopo, Bamusdes, serta tokoh masyarakat dan agama setempat itu menyepakati penolakan secara aklamasi.
"Dari hasil musyawarah awal tersebut, tercatat 47 orang menyatakan tidak menyetujui pembangunan rumah ibadah, sementara yang menyetujui hanya 28 orang," ujar Elyasa saat dihubungi media, Sabtu (19/9/2026).
Elyasa mempertanyakan keabsahan rekomendasi hasil verifikasi yang dikeluarkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Purwakarta. Menurutnya, rekomendasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tersebut terindikasi cacat hukum.
Ia mensinyalir adanya praktik kotor atau money politics yang terjadi dalam proses tindak lanjut setelah musyawarah bulan Mei, khususnya pada pertemuan-pertemuan yang digelar sepanjang Juli dan Agustus.
"Jika verifikasi itu didasarkan pada proses pasca-3 Mei, maka hasilnya cacat administrasi. Diduga kuat ada praktik suap berbentuk uang untuk mengubah sikap warga. Kami memegang bukti transfer uang tersebut, dan ini sudah masuk ranah sanksi pidana," tegas Elyasa selaku advokat yang mendampingi lima perwakilan warga RT 04.
Lebih lanjut, Elyasa menegaskan bahwa hingga hari ini, Sabtu (19/9/2026), mayoritas warga Dusun Mulyasari menolak keras rencana diadakannya kesepakatan baru ataupun pemungutan suara (pemilihan) ulang terkait izin pembangunan gereja tersebut.
Warga meminta seluruh pihak berwenang untuk menghormati keputusan bersama yang telah berkekuatan moral sejak awal.
"Warga sebagian besar menolak pemilihan ulang. Mereka hanya mau merujuk dan memegang teguh hasil rapat murni pada 3 Mei 2026 lalu," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kemenag dan FKUB Purwakarta belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan cacat administrasi tersebut.
(Dbrong)
