Purwakarta, RakyatBersuara.my.id-
Musyawarah terkait rencana pembangunan rumah ibadah Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di Desa Cikopo (20/9/2026), Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, berlangsung panas dan berakhir ricuh.
Ketegangan terjadi saat sejumlah pihak membahas dasar rekomendasi pendirian rumah ibadah yang disebut telah diterbitkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Purwakarta.
Persoalan tersebut kemudian disoroti Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Muslim, H. Elyasa Budiyanto, S.H., M.H. Ia mempertanyakan proses verifikasi hingga rekomendasi yang menjadi dasar rencana pembangunan rumah ibadah tersebut.
Elyasa menilai proses tersebut tidak boleh hanya mengacu pada satu hasil pertemuan warga, sementara terdapat musyawarah sebelumnya yang menurutnya menunjukkan adanya penolakan dari sebagian masyarakat.
"Rekomendasi FKUB dan Kemenag Purwakarta itu cacat hukum. Ini verifikasi dan rekomendasi tindakan yang gegabah dan terburu-buru tanpa mengindahkan pertemuan musyawarah warga 3 Mei 2026,” ujar Elyasa saat dihubungi awak media, Senin (21/9/2026).
Elyasa menyebut dalam musyawarah warga yang digelar pada 3 Mei 2026, sebanyak 47 orang menyatakan menolak rencana pembangunan GKPS. Sementara warga yang menyatakan setuju disebut berjumlah 28 orang.
Menurutnya, pertemuan tersebut tidak berlangsung tanpa kehadiran unsur pemerintahan maupun tokoh masyarakat. Ia menyebut Sekretaris Desa Cikopo, unsur Bamusdes, tokoh masyarakat dan tokoh agama dari RT 04/RW 02 Dusun Mulyasari turut hadir.
Karena itu, Elyasa mempertanyakan alasan hasil pertemuan tersebut tidak menjadi pertimbangan utama dalam proses verifikasi dan rekomendasi.
“Kalau memang ingin mendapatkan gambaran objektif mengenai aspirasi masyarakat, seluruh hasil musyawarah harus dibuka dan diverifikasi, bukan hanya mengacu pada hasil pertemuan tertentu,” katanya.
Elyasa juga mempersoalkan sikap FKUB dan Kemenag Purwakarta yang menurutnya, tetap merujuk pada hasil pertemuan 6 Juli 2026.
Ia bahkan melontarkan dugaan adanya transaksi atau politik uang dalam proses tersebut. Namun, tudingan itu disampaikan sebagai dugaan dan belum disertai bukti yang telah diverifikasi secara independen.
“Diduga hasil musyawarah bulan Juli itu terjadi transaksional money politik atau sogokan uang dalam memuluskan itikad pendirian pembangunan GKPS itu,” ujar Elyasa.
Tudingan tersebut menjadi bagian yang perlu diklarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut, termasuk FKUB, Kemenag Purwakarta, maupun pihak yang terlibat dalam pertemuan 6 Juli.
Di tengah memanasnya persoalan, Tim Pembela Muslim meminta pertemuan lanjutan digelar dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.
Elyasa meminta data dukungan dan penolakan warga diverifikasi secara terbuka sehingga tidak menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat.
Menurutnya, pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan setiap data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pertemuan lanjutan diharapkan menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan secara lebih lengkap. Data dukungan maupun penolakan masyarakat juga perlu diverifikasi secara terbuka agar pembahasan berikutnya memiliki dasar yang jelas,” ujarnya.
Persoalan pendirian rumah ibadah di Cikopo kini bukan hanya menyangkut rencana pembangunan, tetapi juga menyentuh persoalan transparansi proses musyawarah dan verifikasi aspirasi masyarakat.
Karena itu, keterangan dari FKUB dan Kemenag Purwakarta menjadi penting untuk menjelaskan dasar penerbitan rekomendasi, termasuk mekanisme verifikasi yang dilakukan terhadap dukungan masyarakat.
Begitu pula pihak Pemerintah Desa Cikopo dan pengurus GKPS perlu memberikan penjelasan mengenai proses musyawarah serta data dukungan yang menjadi dasar rencana pendirian rumah ibadah tersebut.
Sampai berita ini diturunkan, keterangan dari pihak FKUB, Kemenag Purwakarta, Pemerintah Desa Cikopo, dan pihak GKPS terkait tudingan yang disampaikan Elyasa belum diperoleh. (Red)

