Karawang || Rakyatbersuara.my.id ||
Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikampek Utara, Kecamatan Kotabaru menetapkan 28 calon anggota BPD periode 2026–2034 dalam rapat penetapan calon dan pengundian nomor urut yang digelar di Aula Desa Cikampek Utara, Jumat (31/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Desa Cikampek Utara H. Umar, perwakilan Kecamatan Kotabaru, para kepala dusun, ketua RT dan RW, serta seluruh calon anggota BPD.
Dalam sambutannya, Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD, Adam Boyke, mengatakan panitia sebelumnya menerima 35 berkas pendaftaran. Setelah melalui proses verifikasi administrasi, sebanyak 28 orang dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
"Dari jumlah tersebut, terdiri atas 17 calon laki-laki dan 11 calon perempuan," kata Adam.
Dia menjelaskan, tahapan pemilihan anggota BPD akan dilaksanakan pada 18–25 Agustus 2026 di Aula Desa Cikampek Utara. Jadwal pemilihan disusun berdasarkan wilayah kedusunan, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan untuk keterwakilan perempuan.
"Setiap hari pemilihan dilakukan per wilayah dusun, kemudian ada jeda satu hari sebelum dilanjutkan dengan pemilihan keterwakilan perempuan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Cikampek Utara, H. Umar, menyampaikan bahwa jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak sembilan orang. Rinciannya, enam kursi diperuntukkan bagi perwakilan laki-laki, masing-masing satu orang dari setiap dusun, sedangkan tiga kursi lainnya merupakan keterwakilan perempuan yang dipilih dari seluruh warga perempuan Desa Cikampek Utara.
Dia berharap seluruh rangkaian pemilihan dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif.
"Saya berharap seluruh calon dapat mengikuti proses ini dengan sikap sportif. Siapa pun yang terpilih hendaknya menjalankan amanah dengan baik, sedangkan yang belum berhasil dapat menerima hasil pemilihan dengan lapang dada. Mari bersama-sama mendukung kemajuan pemerintahan desa," ujarnya.
Pelaksanaan pengisian anggota BPD mengacu pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 24 Tahun 2026. Sesuai ketentuan tersebut, pemilih berasal dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pendidik, serta perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
(Dbrong)


